Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat Rapat kerja Komisi II dengan Menpan RB dan Kepala BKN, di Senayan, Jakarta. Foto: Geraldi/nr

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan banyaknya kasus diskriminasi pendataan terhadap pegawai Non-ASN di daerah. Dijelaskan Guspardi, hal ini ada semacam like and dislike yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menjalankan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/1511/M SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 mengenai Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Padahal itu baru sekedar pendataan terhadap Non-ASN yang memenuhi kriteria bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN tetapi keluh kesah di daerah sangat luar biasa,” jelas Guspardi dalam Rapat kerja Komisi II dengan Menpan RB dan Kepala BKN, di Senayan, Jakarta, Senin, (21/11/2022).

Politisi Fraksi PAN ini bahkan mengklaim sudah memegang data aspirasi dari 3 Kabupaten Kota yang mengalami permasalahan dalam pendataan pegawai Non-ASN, yang kemudian di akhir penyampaiannya data tersebut diserahkan kepada Menteri PAN-RB Azwar Anas untuk ditindaklanjuti.

“Di Padang Pariaman ketika Reses, di mana para non ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja satupun tidak di-update datanya dan oleh BKD, entah apa alasannya. Kemudian lagi ada kasus di Solok Selatan, ada orang yang sudah kategori K2, dimana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah diberhentikan ketika dia menjabat sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri,” papar Legislator Dapil Sumatera Barat II ini.

Ia pun menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus-kasus serupa, yang menurutnya MenPAN-RB harus turut andil dalam memastikan proses pendataan ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. “Ada juga dari Tapanuli, bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah lama mengabdi lalu dia diberhentikan sekonyong-konyong, ada datanya pak, bidang kesehatan ada yang bidang pendidikan, dalam berbagai elemen, ini kasian,” sambungnya.

Untuk itu ia berharap, agar KemenPAN RB mempunyai perencanaan yang matang terkait nasib pegawai Non-ASN kedepan karena menurutnya, jika dilakukan pengangkatan semua tentu akan sangat sulit karena butuh anggaran negara yang sangat besar. “Pak Menteri PAN-RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan yang membuat grand desain yang sangat luar biasa, mau diapakan orang-orang yang non ASN ini ke depan supaya ada kebijakan yang tegas dari pemerintah,” tutupnya. (we/aha)